Menurut Ferry, Presiden menginginkan agar masyarakat desa tidak lagi hanya menjadi objek atau sekadar penerima manfaat, tetapi menjadi subjek dan pelaku ekonomi melalui kepemilikan badan usaha koperasi.
“Masyarakat desa tidak boleh hanya menjadi nasabah bank. Presiden ingin agar bank, termasuk Himbara dan bank daerah, membuka akses permodalan bagi masyarakat desa,” jelasnya.
Menurutnya, dengan begitu, akan terjadi perputaran uang di desa-desa dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
“Harapannya, secara nasional kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen seperti yang diharapkan Presiden,” jelasnya.
Ferry menegaskan, jika ritel modern dikelola oleh koperasi, maka perputaran uang akan kembali menjadi manfaat bagi anggota koperasi, yang merupakan masyarakat desa itu sendiri.
“Bapak Presiden sadar dan tahu persis bahwa di desa masih banyak kemiskinan, keterbelakangan, serta praktik rentenir, pinjaman online ilegal, hingga tengkulak. Semua ini harus kita pecahkan bersama, dan Presiden berharap Koperasi Desa dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan di pedesaan,” katanya.
Jamintel Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung penguatan dan pengawasan terhadap pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut Reda, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan pendapat hukum, pendampingan hukum, serta pengawalan dan pengamanan bidang intelijen.
“Melalui pendekatan hukum untuk memastikan percepatan pembangunan fisik, pengadaan gerai, serta kelengkapan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” katanya.
Lebih lanjut, Reda menjelaskan bahwa melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan turut berperan aktif dalam pengawasan, pembinaan, dan penguatan manajemen desa.
Program ini juga difokuskan pada peningkatan tata kelola keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.
“Program ini sudah terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Koperasi, yakni Simkopdes,” katanya.
Reda menegaskan, tujuan utama sinergi ini untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.
