“Karena semakin tinggi indeks inklusi keuanganya, insya allah akses keuangan yang dimiliki oleh masyarakat Lampung akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Lampung,” ujarnya.
Otto juga mengungkapkan bahwa berbagai capaian telah terealisasi di Provinsi Lampung yang diantaranya realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung sebesar Rp 9,47 triliun periode Tri Wulan IV tahun 2024, realisasi Kredit Program Melawan Rentenir (KPMR) sebesar Rp2,84 triliun & 70.183 debitur Tri Wulan IV 2024, 16 desa inklusi di Provinsi Lampung, gerakan Lampung Menabung dan ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah.
Pada tahun 2025, Otto menjabarkan beberapa program TPAKD yang telah terlaksana seperti EPIKS yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 di Pondok Pesantren Madarijul Ulum bekerjasama dengan BSI dalam membuka virtual account bagi para santri.
Selain itu, Bursa Efek Indonesia dan beberapa Perusahaan Sekuritas ikut serta dalam memfasilitasi dalam pembukaan rekening investasi syariah.
Selanjutnya, GERAK SYARIAH Business Matching dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2025 di Mall Boemi Kedaton berkolaborasi dengan Bank Indoesia dan Industri Jasa Keuangan dimana pembiayaan khususnya dilakukan pada sektor prioritas Provinsi Lampung.
Otto berharap Pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja TPAKD guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% pada akhir tahun 2025. (*)
