Sejumlah program seperti KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar), optimalisasi KUR dan edukasi anti-investasi bodong disebut sebagai contoh nyata yang sudah berjalan.
Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan target inklusi keuangan secara bertahap ke dalam RPJPD 2025–2045, yakni 85,5% pada tahun 2025 dan 97,2% pada tahun 2045.
Target ini disebut sejalan dengan kontribusi besar sektor pertanian terhadap PDRB Lampung yang mencapai ± 27%, namun masih minim akses pembiayaan formal.
Wagub Jihan menekankan peran serta industri perbankan dan lembaga jasa keuangan menjadi sangat penting dalam mendukung percepatan akses modal, termasuk dalam pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Sebagai bentuk konkret dari komitmen ini, Wagub Juhan mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu Gubernur Mirza telah mengundang beberapa pimpinan perwakilan dari industri perbankan di Provinsi Lampung untuk membahas sinergi dalam percepatan akses modal, khususnya bagi sektor pertanian.
“Kita harus memastikan para Petani, Nelayan, Pelaku UMKM serta kelompok-kelompok rentan yang ada di pelosok desa di Provinsi Lampung memiliki akses pembiayaan mudah, adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Selain Rakor, kegiatan juga dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Pelaporan SiTPAKD.
Wagub Jihan mengingatkan pentingnya sistem ini dijalankan dengan baik dan benar.
“Saya meminta kepada seluruh TPAKD Kabupaten/Kota agar dapat serius mengikuti bimtek ini dan menunjuk operator yang kompeten,” tegasnya.
Dengan sinergi antara TPAKD, pemerintah daerah dan lembaga keuangan, Pemprov Lampung optimistis inklusi keuangan yang merata dan berkeadilan dapat terwujud sebagai bagian dari transformasi ekonomi menuju Lampung yang maju dan sejahtera.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otto Fitriandy melaporkan bahwa saat ini seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah memiliki TPKAD dan telah menjalankan berbagai program kerja, termasuk literasi, inklusi dan fasilitasi terhadap akses pembiayaan produktif.
Berdasarkan dra OJK, Otto mengungkapkan bahwa indeks inklusi keuangan nasional pada tahun 2024 mencapai angka 75,02%.
Sementara Provinsi Lampung indeks inklusi keuangan 74,81%, sedikit di bawah rata-rata nasional tetapi menunjukan indikator bahwamasih terbuka peluang untuk ditingkatkan.
