Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkai dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (07/09/2026).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator penting yang harus terus dikawal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia menyebutkan, inflasi nasional secara year on year berada pada angka 3,19 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,8 persen. Sementara secara month to month, terjadi kenaikan sebesar 0,21 persen.
Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan tersebut. Sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan, udang, dan beras.
"Khusus untuk masalah beras ini, saya sudah sampaikan kepada Bapak Dirut Bulog. BPS memiliki data yang mengungkap kabupaten/kota mana saja yang terjadi kenaikan dan mana yang mengalami penurunan," ujar Tito.
Ia menekankan, data tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi secara lebih spesifik, antara lain melalui penyaluran beras SPHP, pasar murah, maupun bentuk dukungan lainnya.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi penurunan produksi akibat kondisi cuaca, termasuk kemarau panjang dan fenomena El Nino yang dapat berdampak terhadap pasokan serta harga pangan.
Selain inflasi, Tito menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi melalui empat komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto atau selisih antara ekspor dan impor.
"Konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli sehingga mereka belanja dan konsumsi, itu menjadi penyumbang terbesar," jelasnya.
Karena itu, pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, belanja pemerintah juga harus diarahkan agar uang pemerintah beredar di masyarakat dan mampu menstimulasi aktivitas sektor swasta.
Komponen berikutnya adalah investasi. Menurut Tito, semakin besar investasi yang masuk, semakin besar pula peluang pembukaan lapangan kerja, peningkatan modal, dan perputaran ekonomi masyarakat.
Sementara dari sisi perdagangan, pemerintah perlu mendorong dunia usaha dan UMKM agar semakin berorientasi ekspor. Peningkatan ekspor sekaligus pengendalian impor dinilai penting untuk memperkuat perekonomian nasional.
"Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perniagaan internasional. Itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.
