Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (26/10/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan inflasi dan harga kebutuhan pokok, kebijakan penataan guru aparatur sipil negara (ASN), serta langkah pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan bahwa perkembangan inflasi dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dinamika global dan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, beras, dan ayam ras.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap terkendali, terutama menjelang Desember yang biasanya diikuti peningkatan aktivitas masyarakat seiring perayaan Natal dan libur akhir tahun.
"Yang kita jaga adalah harga barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat yang setiap hari kita konsumsi," ujarnya.
Tomsi meminta pemerintah daerah bersama Perum Bulog mempersiapkan langkah antisipasi sejak dini, termasuk melalui pelaksanaan operasi pasar secara terpadu. Menurutnya, koordinasi lintas sektor dan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan serta menemukan solusi atas kenaikan harga komoditas.
Ia juga mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi memahami kondisi riil di wilayah masing-masing melalui pemantauan langsung terhadap perkembangan harga dan distribusi barang.
