“Dari seluruh paparan yang disampaikan, ini merupakan bagian dari prestasi. Dalam satu setengah tahun kepemimpinan Presiden, terlihat bahwa di Lampung sudah muncul gairah pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, potensi Lampung tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang dinilai memiliki kapasitas besar untuk mendorong kemajuan daerah.
“Gairah ini harus terus ditingkatkan. Lampung memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ini menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menyampaikan sejumlah usulan kepada Komisi VII DPR RI, antara lain percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur pendukung, penguatan kebijakan hilirisasi, pengembangan sektor pariwisata, dukungan di sektor ekonomi kreatif, dan UMKM.
Kepada awak media, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan sejumlah kesimpulan hasil kunjungan kerja tersebut. Ia mengungkapkan bahwa terdapat berbagai aspirasi strategis yang menjadi perhatian bersama, khususnya di sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Di sektor industri, salah satu poin utama adalah dorongan penambahan kawasan industri di Lampung. Dari lima kawasan yang direncanakan, salah satunya disepakati berada di wilayah Way Kanan, sementara empat lainnya akan ditindaklanjuti.
Pada sektor pariwisata, pembahasan mencakup pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pesawaran dan Lampung Selatan. Selain itu, pemerintah pusat melalui kementerian terkait disebut memberikan respons positif terhadap usulan daerah, termasuk kemungkinan pemberian insentif seperti tax holiday, meski tetap memerlukan harmonisasi regulasi lebih lanjut.
Di bidang UMKM dan ekonomi kreatif, Chusnunia menekankan pentingnya pembentukan sistem holding atau agregator untuk menghimpun produk UMKM agar memiliki skala ekonomi yang lebih besar dan mampu menembus pasar ekspor.
“UMKM perlu didorong agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya agregator, produk bisa dikumpulkan sehingga memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk ekspor,” ujarnya.
Selain itu, hilirisasi komoditas singkong juga menjadi perhatian, termasuk pengembangan produk turunan seperti Modified Cassava Flour (Mocaf). Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian untuk membuka peluang investasi dan pengembangan industri turunan singkong di Lampung.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.
