DESKRIPSINEWS - DPRD Kota Bandar Lampung menegaskan akan mengawal ketat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Pengawalan ini dilakukan agar proses penempatan siswa berjalan transparan, objektif, dan bebas dari praktik kecurangan.
DPRD menilai keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam pelaksanaan SPMB. Data terkait daya tampung, kuota tiap jalur, hingga hasil seleksi di setiap sekolah harus dipublikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Tanpa keterbukaan, proses seleksi rawan disalahgunakan dan berpotensi menimbulkan praktik "jual beli kursi" atau titipan.
Dalam pernyataannya, DPRD mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Seluruh proses seleksi telah menggunakan sistem digital yang terpantau, sehingga tidak ada ruang bagi praktik tidak transparan. Jika ditemukan indikasi kecurangan atau adanya intervensi dari pihak tertentu, masyarakat diminta segera melapor kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti.
Selain itu, DPRD juga mendorong Dinas Pendidikan bersama instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Disdukcapil untuk memastikan sinkronisasi data berjalan dengan baik. Hal ini penting agar setiap jalur SPMB mulai dari Domisili, Afirmasi, Prestasi, hingga Mutasi dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan calon peserta didik.
Senada dengan DPRD, Ombudsman RI sebelumnya juga menyoroti lemahnya transparansi dan pemetaan daya tampung sekolah dalam pelaksanaan SPMB. Karena itu pengawasan dari semua pihak harus diperkuat agar prinsip keadilan dan akuntabilitas benar-benar ditegakkan.
DPRD berharap dengan adanya pengawasan ini, setiap anak di Bandar Lampung memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Pendidikan dinilai sebagai investasi jangka panjang yang harus dijaga agar tidak ada anak yang dirugikan karena ketidakjelasan sistem.
