BANDAR LAMPUNG — DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat Paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kamis 31 Oktober 2025
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Bernas Yuniarta dan dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana serta 30 dari total 50 anggota dewan.
Dalam penyampaiannya, Erwansyah selaku juru bicara DPRD mengatakan bahwa kondisi perekonomian global saat ini bergerak sangat dinamis dengan berbagai tantangan ke depan. Oleh karena itu, desain kebijakan fiskal nasional tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan energi dan ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dan keselarasan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, kebijakan umum Apbd 2026 juga menekankan prinsip “money follow of value”, yaitu bahwa alokasi belanja daerah harus berfokus pada kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana dalam penutupan rapat Paripurna menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyesuaikan seluruh program pembangunan sesuai dengan arahan dan harapan DPRD.
“Sesuai dengan harapan dewan, kita harus menyesuaikan semua fokus dan target pembangunan. Tahun 2025 sudah baik, dan tahun 2026 harus lebih baik lagi, Baik dari segi pembangunan, sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, maupun kesehatan. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota Eva Dwiana. (adv)
