DESKRIPSINEWS - Bandar Lampung terpilih menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Samsat yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Forum nasional itu menjadi panggung untuk mempercepat transformasi pelayanan pajak kendaraan bermotor di seluruh Indonesia agar lebih cepat, mudah dijangkau, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa inovasi layanan publik harus terus didorong agar kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, sistem yang dekat dengan wajib pajak akan berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan dan pendapatan asli daerah.
Senada dengan itu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mendorong percepatan digitalisasi Samsat secara nasional. Ia ingin proses pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan semudah membeli pulsa. Dengan lompatan teknologi itu, masyarakat tidak perlu lagi menghadapi birokrasi panjang dan potensi pungutan liar. Keterbukaan informasi mengenai mekanisme layanan juga menjadi perhatian agar tidak ada lagi ruang untuk transaksi di luar prosedur.
Di Lampung sendiri, sejumlah terobosan sudah berjalan. Samsat Digital Drive Thru pertama di provinsi ini mulai beroperasi dan menjadi yang kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Layanan itu memungkinkan wajib pajak memperpanjang STNK lima tahunan tanpa turun dari kendaraan, dengan waktu proses hanya 15 hingga 20 menit. Selain itu, pembayaran pajak kini bisa dilakukan melalui ATM Bank Lampung dan QRIS yang datanya sudah terintegrasi langsung dengan sistem kendaraan.
Untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, layanan Samsat Keliling juga digencarkan. Mobil pelayanan ditempatkan di pasar, pusat desa, dan titik strategis lainnya agar masyarakat tidak harus datang ke kantor Samsat.
Transformasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara Kemendagri, Korlantas Polri, PT Jasa Raharja, pemerintah daerah, dan bank pembangunan daerah. Dalam Rakornas tersebut juga ditandatangani Program Kerja Bersama Pembina Samsat 2025 sebagai bentuk penguatan sinergi untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Dengan berbagai inovasi itu, pemerintah menargetkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terus meningkat. Pengalaman dari sejumlah daerah menunjukkan bahwa kemudahan akses layanan mampu mendorong kenaikan kepatuhan secara signifikan.
