Deskripsinews.com – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyambut hangat kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang Hot Marojahan Hutapea.
Kunjungan kerja dilakukan di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kantor Gubernur setempat pada Selasa, 24 Juni 2025.
Hot Marojahan Hutapea diketahui baru menjabat Kepala KSOP Kelas I Panjang selama sebulan.
Kunjunganya ke Pemprov Lampung sekaligus memperkenalkan diri dan jajaran timnya. KSOP Kelas I Panjang sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Kunjungan Hot Marojahan Hutapea ini sekaligus mempererat sinergitas dalam membangun Lampung, termasuk mengoptimalkan potensi maritim Lampung.
Dalam pertemuan tersebut, Hot Marojahan menyatakan bahwa meskipun baru di Lampung, dirinya tidak asing dengan wilayah ini karena lima tahun lalu pernah bertugas di Lampung.
"Pelabuhan Panjang ini sebetulnya sangat cantik dan seksi, Pak. Namun, kami tidak bisa berjalan sendiri dalam upaya peningkatannya. Kami butuh dukungan dan sinergi dari Pemerintah Provinsi Lampung serta para pemangku kepentingan lainnya," ujar Hot Marojahan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan pelaku usaha di pelabuhan untuk mengorkestrasi kegiatan agar lebih produktif.
Hot Marojahan menyampaikan Salah satu hal yang perlu dilakukan percepatan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Panjang. Ia juga menyebut bahwa RIP ini adalah acuan utama dalam pengembangan pelabuhan, yang di dalamnya telah memuat sejumlah hal seperti lokalisasi, titik-titik, dan bentuk-bentuk kegiatan.
KSOP Panjang juga melaporkan pihaknya terus berupaya optimalisasi kinerja operasional pelabuhan Panjang dan meningkatkan kecepatan bongkar muat kapal, baik kapal asing maupun domestik.
"Kami juga menerapkan sistem monitoring kinerja operasi pelabuhan. Jika ada perlambatan, kami akan berikan teguran. Ini untuk memastikan standar layanan tetap terjaga," terang Hot Marojahan.
Dalam upaya modernisasi, KSOP Panjang memanfaatkan sistem informasi terintegrasi seperti Inaportnet.
Sistem ini memungkinkan KSOP mendapatkan data lengkap mengenai kegiatan bongkar muat kapal, termasuk pembayaran biaya penggunaan perairan (BPP) 1%, yang harus disetujui KSOP sebelum kapal dapat membongkar muatan.
"Semua data spesifik ada di Inaportnet, jadi semua transparan dan terdata," ujarnya.
