Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan TKA sebagai bagian dari sistem asesmen pendidikan nasional.
Abdul Fikri mengungkapkan bahwa secara umum tingkat partisipasi TKA di Lampung cukup baik, mencapai 84 persen. Namun, hasil yang diperoleh masih perlu menjadi bahan evaluasi.
“Ini menjadi potret yang harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fikri juga menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan TKA, antara lain kecenderungan sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada tes, kesenjangan fasilitas dan kualitas SDM antarwilayah, serta kurangnya perhatian terhadap potensi daerah dan pendidikan karakter dalam sistem asesmen.
Selain itu, ia menilai bahwa meskipun TKA bersifat tidak wajib, dalam praktiknya seringkali dirasakan sebagai keharusan oleh satuan pendidikan.
Berbagai masukan tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan pembahasan Komisi X DPR RI dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya terkait guru, kurikulum, serta sistem evaluasi pendidikan.
Meski demikian, Fikri mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Provinsi Lampung yang tidak berfokus pada hasil semata, tetapi terus melakukan terobosan dalam pelaksanaan TKA, salah satunya melalui penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT).
“Ini bisa menjadi best practice bagi daerah lain,” ujarnya.
Ke depan, hasil TKA diharapkan tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Provinsi Lampung.
